Jumat, Januari 16, 2009

RENUNGAN TENTANG KEKAYAAN DAN KEMISKINAN BANGSA-BANGSA

Kenapa Barat Menjadi Begitu Kaya.

Profesor Emeritus David S.Landes dari Universitas Harvard menulis buku tentang ” The Wealth and Poverty of Nations-Why Some Are So Rich and Some So Poor”

Untuk menyederhanakan isi buku dengan pembahasan yang sangat mendalam itu dapat diiringkas menjadi 3 hal besar yaitu :

Pertama : Eropa, Khususnya Eropa Barat, beriklim sedang, sejuk, sehingga memungkinkan penduduknya bekerja dengan kapasitas penuh.

Kedua : Adanya budaya yang mendorong terjadinya penemuan dan inovasi teknologi.

Ketiga : Adanya berbagai lembaga yang selama berabad-abad melindungi dan memperkokoh hak milik, yang memungkinkan rakyat tidak hanya memetik buah usahanya, melainkan juga meneruskan buah usaha itu kepada generasi berikutnya.

Peristiwa besar yang memberikan dampak paling penting terhadap sejarah ekonomi dunia adalah Revolusi Industri atau dalam kasus Inggris lebih tepat sebagai Evolusi Industri. Jenis inovasi yang membedakan ekonomi modern dari masa-masa sebelumnya adalah penerapan secara luas ilmu pengetahuan terhadap masalah produksi. Sejak paruh kedua abad ke 19, sumber utama pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara adalah teknologi berbasis ilmu pengetahuan seperti mesin uap, listrik, elektronik, pembakaran internal, nuklir, dan biologi.

Penerapan ilmu pengetahuan membutuhkan iklim sosial yang mendukung, sehingga pada zaman moderen pertumbuhan ekonomi ditandai oleh penerapan ilmu pengetahuan terhadap masalah produksi dan kesejahteraan manusia. Ini memberi petunjuk bahwa di negara-negara Barat terjadi inovasi institusional yang sangat berhasil, inovasi inilah yang akhirnya dapat mengatasi masalah kelaparan, penyakit, dan kemiskinan sehingga menghasilkan dunia Barat yang Modern.

Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya beruntung memiliki perkembangan sosial politik yang mendukung berkembangnya sikap yang menunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk didalamnya adalah sistem kenegaraan yang mendorong terbentuknya tatanan yang efisien tentang hak milik. Tatanan ini memberikan jaminan bagi hak milik, yang pada gilirannya mendorong terbentuknya tabungan dan investasi; jaminan tentang kebebasan pribadi dan perlindungan dari tirani dan kekuasaan perorangan; penerapan kontrak; serta adanya pemerintahan yang stabil, responsif dan jujur, yang dikendalikan oleh undang-undang, bukan oleh orang-perorang.

Kondisi ini mendorong para pelaku ekonomi tidak melakukan kegiatan pemburu rente, yaitu kegiatan yang melulu mencari keuntungan dan privelese ekonomi di dalam maupun di luar pasar, dan terbentuknya pemerintahan yang moderat, efisien, dan tidak serakah. Pemerintahan semacam ini akan menghindari pemberian keistimewaan pada kelompok2 yang dekat dengan kekuasaan.

Revolusi Industri telah mengubah dunia dan hubungan antar negara. Negara-negara Barat dan jepang yang ekonomi dan teknologinya maju berkembang lebih kaya selama abad yang lalu. Sehingga jurang ekonomi antara negara-negara yang kaya dan maju dengan negara2 lainnya menjadi lebih lebar dan semakin lebar.

Relevansi Buku Landes bagi Indonesia.

Secara tidak langsung pelajaran bisa dipetik dari uraian buku Landes bagi Indonesia, seperti diketahui ”Macan” Asia khususnya Korea Selatan, dan Taiwan , pemerintahannya memberikan prioritas untuk mencetak tenaga kerja berpendidikan tinggi agar dapat memajukan perusahaan domestik dan mengembangkan teknologi industrinya.

Penyebab krisis di Asia adalah borosnya sektor swasta. Oleh karena hutang luar negeri , yang digunakan untuk membiayai defisit anggaran , tidak dapat ditempuh selamanya, maka kebutuhan akan keberlanjutan fiskal mengharuskan adanya mobilisasi sumber daya domestik, yaitu Pajak. Tanpa usaha penarikan pajak yang efisien, Indonesia akan terperosok lebih jauh kedalam perangkap Hutang dan tidak dapat melepaskan diri. Dengan kata lain, Indonesia akan kehilangan kebebasan ekonomi atau gagal mencapai pertumbuhan ekonomi, hal yang amat penting untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pertumbuhan industri yang pesat dan berkelanjutan telah mentransformasikan Indonesia dari negara yang bergantung kepada pertanian pada pertengahan 1960-an menjadi negara industri tahun 1990-an,.

Namun sebelum terjadinya krisis 1997/1998 para pejabat senior di pemerintahan tidak menganggap serius kritik dan keprihatinan yang disuarakan para ilmuwan sosial dan ekonomi di Indonesia, yaitu atas merajalelanya korupsi dan dampak buruknya terhadap iklim usaha, efisiensi ekonomi dan moral masyarakat.

Profesor Anne Booth, melukiskan negara Orde Baru sebagai negara pembangunan mengutamakan perencanaan ekonomi yang rasional. Namun negara pembangunan ini menampakkan sebagai negara pemangsa (Predatory State). Ciri-ciri itu berupa kepentingan mapan yang dalam persengkokolannya dengan pemegang kekuasaan politik tertinggi menggunakan negara. Ciri lainnya adalah maraknya pembangunan imperium pribadi yang didasarkan pada akses istimewa kontrak2 pemerintah yang sangat menguntungkan, lisensi, dan kredit bank. Para teknokrat ekonomi dalam berbagai kabinet Orde Baru melihat peran negara sebagai fasilitator yang adil dalam pembangunan berorientasi pasar, namun para pembuat kebijakan senior yang lain, khususnya Presiden Soeharto, menafsirkan peran negara adalah sebagai pengembang sektor swasta, terutama dengan memberikan kemudahan kepada keluarga terdekat dan para kroni bisnis.

Penyebab bangkitnya Barat terutama lingkungan sosial –budaya yang mendorong munculnya penemuan ilmiah dan inovasi teknologi serta berkembangnya kelembagaan, khususnya pasar bebas dan jaminan atas hak milik.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia yang akan datang tidak hanya harus memusatkan perhatian kepada pemulihan ekonomi, melainkan juga harus meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lebih efisien, dan lebih merata. Tugas yang penting lainnya adalah mengembangkan lembaga-lembaga publik dan pasar sehingga mencegah munculnya kembali negara pemangsa. Lembaga-lembaga itu adalah yang mencakup sistem hukum seperti lembaga kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian yang cakap dan tidak korup, birokrasi yang efisien dan jujur, serta pasar yang bebas dan kompetitif. Lembaga-lembaga ini untuk mencegah pemerintah ditingkat pusat maupun lokal melakukan kegiatan memangsa dan mencegah pelaku pasar melakukan praktek-praktek bisnis anti persaingan yang merugikan kepentingan umum.

Diringkas dari tulisan Thee Kian Wie



Tidak ada komentar:

Posting Komentar