PEMBANGUNAN SEBAGAI KEBEBASAN : PANDANGAN AMARTYA SEN TENTANG PEMBANGUNAN

Pembangunan , adalah upaya untuk memperluas kebebasan riil yang dinikmati oleh rakyat, sehingga perluasan kebebasan dipandang sebagai tujuan utama pembangunan.

Bukti empiris menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dan politik saling memperkuat , sehingga peluang sosial di bidang pendidikan dan kesehatan melengkapi peluang seseorang untuk berperan serta dalam ekonomi dan politik serta mendorong inisiatif guna mengatasi berbagai kekurangannya.

Jelaslah pandangan dari Profesor Sen yang luas ini kontras dengan pandangan konvensional, yang melihat pembangunan melulu sebagai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), peningkatan pendapatan pribadi, industrialisasi dan kemajuan teknologi, atau modernisasi sosial.

Pembangunan sebagai perluasan kebebasan substantif, mengharuskan berbagai sumber utama nonkebebasan disingkirkan , yaitu kemiskinan dan tirani, minimnya peluang ekonomi , penelantaran sarana umum, intoleransi atau campur tangan rezim reperesif yang berlebihan.

Dalam suatu kasus tiadanya kebebasan adalah akibat langsung dari hilangnya hak politik dan sipil karena tindakan pemerintah otoriter. Juga karena pembatasan terhadap kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan social, politik dan ekonomi.

Ada beberapa argumen mengapa sistem demokrasi dan kebebasan politik maupun sosial di negara berkembang :

Pertama : Kebebasan dan hak politik menghambat pembangunan, pandangan ini lazim dinamakan ”Lee Thesis”, pandangan ini tidak didukung oleh bukti empiris yang kuat. Bukti empiris menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang disebabkan oleh iklim ekonomi yang menguntungkan daripada sistem politik yang keras.

Kedua : Jika kepada orang miskin diberikan pilihan apakah mereka menginginkan kebebasan politik atau pemenuhan kebutuhan ekonomi, maka tentu orang miskin itu memilih yang kedua, argumen inipun tidak mempunyai bukti empiris yang kuat.

Ketiga : Kebebasan politik dan demokrasi adalah konsep ”Barat”, yang tidak sesuai dengan ”nilai-nilai Asia”, yang menurut Lee Kuan Yew, bahwa lebih menekankan pada ketertiban serta disiplin diri dan disiplin sosial daripada kebebasan politik. Ternyata nilai-nilai Asia mempunyai keanekaragaman yang luas, sehingga menyamaratakan nilai2 Asia adalah cenderung keliru.

Pentingnya peranan demokrasi tertutama tampak dalam upaya mencegah terjadinya bencana kelaparan. Bencana ini telah membunuh berjuta-juta orang diberbagai negara otoriter, namun tidak pernah membunuh penguasanya.

Di negara-negara demokrasi, bencana kelaparan dapat menimpa kelompok penguasa dan para pemimpin politik. Ancaman ini mendorong mereka untuk mencegah terjadinya bencana kelaparan. Peran pers dan informasi yang transparan dan berharga akan mempengaruhi berbagai kebijakan , sehingga mencegah terjadinya bencana kelaparan.

Analisa Profesor Sen, bahwa kebebasan individu sebagai pondasi dari pembangunan, oleh karena itu persepektif ini memfokuskan perhatian kepada kemampuan semua orang untuk memilih kehidupan yang menjadi idaman dan memperkaya pilihan-pilihan riil yang ada. Dan menurut Adam Smith pembangunan kemampuan manusia untuk menuju kehidupan yang berfaedah dan lebih produktif adalah yang paling sentral.

RELEVANSI PANDANGAN PROFESOR SEN BAGI INDONESIA.

Apakah pandangan Profesor Sen, bahwa upaya pengembangan dan memperkokoh sistem demokrasi sebagai komponen penting pembangunan, cocok untuk Indonesia?

Karena di Indonesia Para pemimpin politik beserta teknokratnya berpendirian bahwa, satu-satunya jalan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk dan membangun negara yang kuat sehingga setara dengan negara-negara maju adalah dengan mencapai pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang pesat dengan kekuasaan otoriter.

Setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997/1998, telah membuktikan bahwa kemajuan ekonomi yang pesat jarang bisa dipertahankan tanpa batas waktu. Pidato DR. Denis de Tray, mantan Kepala World Bank Resident Mission untuk Indonesia , dengan menyesal mengatakan bahwa para ekonom, termasuk mereka yang ada di Bank Dunia, terlambat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat-berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan makroekonomi dan mikroekonomi yang sehat, melainkan juga pada lembaga yang kokoh, yang dapat menegakkan berbagai aturan dasar dalam mengendalikan kegiatan pemerintah, perusahaan publik dan swasta, bank dan lembaga keuangan lainnya, serta masyarakat pada umumnya.

Struktur politik di Indonesia yang terpusat pada Presiden Soeharto , yang merupakan kekuatan tunggal karena tidak ada lembaga kuat yang mengontrol menyulitkan recovery ekonomi, karena banyak kebijakan yang ambigu terutama bila kebijakan yang akan diambil merugikan bisnis putra-putrinya dan konco-konconya.

Profesor Mohammad Sadli menyatakan , hebatnya krisis di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor politik, termasuk instabilitas politik sekitar presiden Soeharto, suksesi politik, korupsi besar-besaran, dan represi terhadap segala lapisan politik.

Jadi , kebebasan politik memang merupakan unsur yang sangat penting dalam seluruh kebebasan yang harus dimiliki oleh bangsa-bangsa untuk menempuh kehidupan sebagaimana yang dikehendaki. Namun kebebasan politik bukan satu-satunya kebebasan instrumental, kebebasan lainnya adalah:

Fasilitas Ekonomi : peluang untuk memanfaatkan berbagai sumber ekonomi dengan tujuan konsumsi, produksi dan pertukaran, seperti tersedianya uang dan akses pada uang.

Fasilitas sosial : program pendidikan dan kesehatan , baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat yang menjadikan seseorang memiliki kebebasan substantif agar dapat hidup lebih baik.

Jaminan Transparansi : kebutuhan tentang keterbukaan , termasuk pengungkapan fakta guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Jaminan Perlindungan : memberikan jaring pengaman sosial kepada orang-orang yang menanggung kemiskinan bukan karena kesalahan sendiri, misalnya akibat krisis Asia khususnya Indonesia.

Di Indonesia yang paling utama adalah redistribusi asset jangan hanya terpusat pada asset fisik atau asset moneter, namun yang lebih penting adalah distribusi asset non fisik, yang unsur terpentingnya adalah ketrampilan manusia, yaitu memperluas akses kepada lembaga pendidikan yang baik di semua tingkatan bagi mayoritas penduduk miskin, misalnya dengan memberi beasiswa bagi anak-anak dari rumahtangga yang berpenghasilan rendah.

Diringkas dari Esai Thee Kian Wie, Pembangunan, kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru